BLUD merupakan singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dalam hal ini secara khusus bagi puskesmas, fleksibilitas yang dimaksud adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
Perlu diketahui bahwa untuk mengadopsi sistem pengelolaan keuangan BLUD di puskesmas perlu melalui beberapa tahapan, mulai dari penyiapan dokumen administrative oleh tim-tim yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas, pemantauan sarana oleh Tim Penilai dan Pendamping, dan kemudian Penilaian oleh Tim Penilai BLUD di daerah. Pada tahun 2022 yang lalu, 3 puskesmas di Kabupaten Kolaka sudah bersatus BLUD yakni Puskesmas Kolaka, Puskesmas Pomalaa, dan Puskesmas Wolo. Sedangkan sisanya 11 puskesmas rencananya tahun 2023 ini akan diajukan pula untuk menjadi BLUD.
Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana kesiapan dari 11 puskesmas tersebut untuk dinilai, Dinkes melaksanakan pertemuan Persiapan Penilaian BLUD Puskesmas pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023. Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kab. Kolaka, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Drs. Harun Masirri., Apt., M.Kes. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa persiapan administrasi sebagai salah satu kunci untuk kita bisa mengadopsi pengelolaan keuangan BLUD. Di akhir sambutannya dia menyampaikan bahwa “melalui pertemuan ini saya berharap kepada para puskesmas untuk bisa lebih matang dalam mempersiapkan penilaian ini“.
Kegiatan ini mengundang 5 orang dari setiap puskesmas yakni Kepala Puskesmas, perwakilan Tim RENSTRA, Tim SPM, Tim Tata Kelola, dan Tim Keuangan. Dalam pertemuan ini, Tim Pendamping mengevaluasi bagaimana kesiapan dokumen administratif dari masing-masing puskesmas. Disini tim pendamping Kabupaten menemukan masih ada beberapa puskesmas yang salah satu atau lebih dokumennya masih belum kelar dan masih perlu perbaikan.
Selain melihat kesiapan dokumen, Tim Pendamping Kabupaten juga menjelaskan kepada Puskesmas bagaimana nantinya proses penilaian berjalan dengan berpatokan pada pengalaman penilaian 3 puskesmas sebelumnya, termasuk menunjuk salah satu puskesmas untuk melakukan simulasi presentasi.
Humas Dinkes
